PENGARUH KEBIJAKAN PENURUNAN HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL PADA ERA GLOBALISASI

Abstract

Harga Gas Bumi di Indonesia saat ini masih cukup tinggi mencapai US$ 9 - 12 per MMBTU (Million Metric British Thermal Unit), merupakan harga tertinggi di lingkungan negara ASEAN. Hal ini berimplikasi sangat besar pada kemampuan daya saing industri nasional terutama industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet, yang banyak menggunakan gas sebagai bahan bakar. Selama ini Gas Bumi dianggap sebagai instrumen untuk pendapatan negara, sebagai sumber devisa negara pada APBN. Untuk kepentingan yang lebih luas seharusnya gas industri jangan dipandang sebagai komoditas atau sumber penerimaan negara, tetapi merupakan modal pembangunan untuk peningkatan industri nasional. Dengan pertimbangan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing industri nasional melalui Gas Bumi, telah diterbitkan Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, dan ditindak lanjuti dengan penerbitan Permen ESDM No. 16 tahun 2016 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu. Penurunan harga gas industri diharapkan membuat industri nasional dapat berkembang dan bersaing di pasar internasional sehingga akan menimbulkan efek berkelanjutan pada perekonomian nasional. Apabila harga gas industri rendah maka industri nasional diharapkan bisa bersaing dengan industri negara lain. Selain itu penurunan gas industri akan memacu investasi di dalam negeri, sebab selama ini harga gas industri yang tinggi menjadi salah satu penyebab investor enggan menanam modalnya di Indonesia. Jika Gas Bumi dijadikan modal pembangunan, benefit yang diperoleh Indonesia jauh lebih tinggi jika dibandingkan apabila Gas Bumi dilihat sebagai komoditas. Lebih dari itu, akan tercipta efek berganda (multiflier effect) yang besar dalam penerimaan pajak dari sektor industri dan kenaikan produk domestic bruto.