Kajian Implementasi Pengawasan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia: Perspektif Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier
DOI:
https://doi.org/10.37525/mz/2025-1/1090Keywords:
Daniel A. Mazmanian, Implementasi Pengawasan BBM, Paul A. Sabatier, Subsidi BBMAbstract
Implementasi pengawasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, merupakan isu penting dalam kebijakan nasional. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran subsidi BBM, termasuk efektivitas distribusi, ketepatan sasaran, dan potensi penyalahgunaan. Alokasi anggaran subsidi BBM yang mencapai Rp 502,4 triliun pada tahun 2022, tantangan utama yang dihadapi adalah lemahnya sistem pengawasan. Penyebab subsidi tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, tampak dari aspek distribusi fisik maupun administrasi data.
Tujuan utama penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan dan efektivitas pengawasan subsidi BBM di Indonesia berdasarkan persekptif teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Metode kualitatif yang digunakan dalam kajian ini dengan pengumpulan dan analisis data melalui studi literatur dan sumber data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Kajian berkaitan dengan Ability of the Statute to Structure Implementation, Tractability of the Problem (Kemudahan Pengelolaan Masalah), Non-Statutory Variables Affecting Implementation (Variabel Non-Statutori yang Mempengaruhi Implementasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan distribusi dan ketepatan target melalui regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengembangan Aplikasi XStar untuk memfasilitasi proses administrasi, masih terdapat celah yang signifikan dalam pengawasan yang perlu diatasi. Dengan demikan untuk mencapai tujuan kebijakan subsidi BBM yang efektif, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan peningkatan transparansi dalam proses distribusi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, serta untuk mengurangi beban fiskal negara yang diakibatkan oleh subsidi yang tidak tepat sasaran.
References
Abimanyu, A., & Imansyah, M. H. (2023). The Impact of Fuel Subsidy to the Income Distribution:The Case of Indonesia. Indonesian Treasury Review : Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 3(8), 189–203. https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v8i3.932
Ariyanto, A. (2024). Beranda News Menakar Efektivitas Subsidi BBM: Apakah Tepat Sasaran? https://kumparan.com/andi-ariyanto/menakar-efektivitas-subsidi-bbm-apakah-tepat-sasaran-23i1aiorSEX
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas. (2022). LAPORAN KINERJA BPH MIGAS 2022.
Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas. (2024). LAPORAN KINERJA BPH MIGAS 2024.
Esubalew Aman. (2021). Analyzing Policy Formulation and Implementation: The Case of Ethiopian National Youth Policy. Public Policy and Administration Research, 11 No.3. https://doi.org/10.7176/ppar/11-3-01
Harmono, W. (2022). Dampak Kebijakan Pengalihan Subsidi BBM di Tengah Krisis Multinasional Terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital, 1(2), 327–333. https://transpublika.co.id/ojs/index.php/JEKOMBITAL
Iba, Z., Bariah, C., & Hendiyani, D. (2022). Dynamic relationship between energy subsidy and fiscal deficit in indonesia. International Journal of Social Science Educational Economics Agriculture Research and Technology (IJSET), 1(7), 363–376. https://doi.org/https://doi.org/10.54443/ijset.v1i7.40
Mubarok, S., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2020). Journal of Public Administration Studies Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. In Syahrul Mubarok/ JPAS (Vol. 5, Issue 1).
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, Pub. L. No. No. 4 Tahun 2020 (2020).
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Pub. L. No. Nomor 2 tahun 2023 (2023).
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pub. L. No. 191 (2014).
Sabatier, P. A., Mazmanian, D. A., Xu, Q., & Gao, L. (2017). The Causes Analysis of Public Policy Implementation Deviation: Based on a Framework of.
Sager, F., & Gofen, A. (2022). The polity of implementation: Organizational and institutional arrangements in policy implementation. Governance Willey, 35(2), 347–364. https://doi.org/10.1111/gove.12677
Stefanus Sampe. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 13. No. 1.
Vadlamannati, K. C., Adhikari, B., & King, J. (2024). Global oil prices and fuel subsidies: The price of oil dependency. Extractive Industries and Society, 17. https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101425
Wuryandani, D., & Zanggi, M. Z. E. (2024). Manfaat dan Tantangan Pengaturan BBM Bersubsidi. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Singkat Dan Strategis, XVI, No. 17. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-17-I-P3DI-September-2024-206.pdf
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Riza Dian Triwibowo, Sidik Pramono

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Use, distribution, and adaptation of this work are permitted for non-commercial purposes, under the following conditions:
- Proper attribution must be given to the original author and source (journal), including citation of the title, author name(s), and link to the original version.
- Modifications or adaptations must be released under the same license.
- Commercial use, including republication for financial gain, is not allowed without written permission from the copyright holder.